Rafael harus menjadi titik masuk dalam penyelidikan tuduhan korupsi Departemen Keuangan | Dr. Borat

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus digunakan untuk mengidentifikasi dan menahan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka kasus suap. Yakni, sebagai pintu masuk penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi RAT jangan jadi yang terakhir. Harus jadi pintu masuk KPK untuk mengusut kasus-kasus lain yang berkaitan dengan tindak pidana di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Gadjah, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas of Madagascar (UGM), Zaenur Rohman to media IndonesiaSenin, 3 April 2023.

Menurut dia, penyidikan bisa dilakukan dengan tetap memeriksa pejabat yang dipanggil KPK. Jika suatu kejahatan ditemukan, itu masuk ke fase investigasi untuk menemukan bukti dan tersangka.

Langkah ini dianggap penting mengingat kasus Rafel diyakini bukan satu-satunya kesepakatan aneh yang terjadi di Departemen Keuangan. Selain itu, ratusan pegawai Departemen Keuangan disebut terlibat kasus pencucian uang (TPPU).

“Tentu semua itu bisa dirangking, jadi KPK kira-kira bisa memprioritaskan berdasarkan ketersediaan alat bukti dan lain-lain,” imbuhnya.

Lebih lanjut Zaenur mengatakan, kasus transaksi aneh di lingkungan Kementerian Keuangan belum cukup mendekati Undang-Undang Nomor 31 (UU) Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Disarankan juga untuk mengusut menggunakan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

“Karena TPPU mengikuti uang Sangat efektif untuk penyitaan aset. Ini juga cara yang sangat efektif untuk membasmi korupsi dan memulihkan kerugian ekonomi negara atau menyita aset bisnis untuk dinikmati para penjahat,” katanya.

Jangan lupa untuk mengikuti memperbarui dan berita lainnya mengikuti Akun Google News Medcom.id

(ABK)